Nevasya, Syadza Ardelin Maurilla and Juliani, Henny and Ispriyarso, Budi (2026) PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004. _064 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Syadza Ardelin Maurilla Nevasya_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text Syadza Ardelin Maurilla Nevasya_ABSTRAK.pdf Download (218kB)
	Text Syadza Ardelin Maurilla Nevasya_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Syadza Ardelin Maurilla Nevasya_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text Syadza Ardelin Maurilla Nevasya_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text Syadza Ardelin Maurilla Nevasya_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text Syadza Ardelin Maurilla Nevasya_DAFPUS.pdf Download (239kB)

Abstract

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan fondasi esensial untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengemban fungsi strategis sebagai lembaga audit eksternal tertinggi yang memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya diperkuat secara operasional oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, guna menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara secara independen dan objektif. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, meliputi lemahnya sistem pengendalian internal, inkonsistensi dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan belum maksimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara mendalam dalam upaya menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi beserta alternatif solusi yang dapat ditempuh. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis.
Pengumpulan data dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni wawancara terstruktur kepada narasumber yang relevan serta studi kepustakaan terhadap berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan, kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara independen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi antar lembaga, kapasitas aparatur keuangan daerah, serta komitmen tindak lanjut rekomendasi, untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Akuntabilitas Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan Daerah, Good Governance, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item