SAPUTRA, RIZKY NATHAN and Herawati, Ratna and Ristyawati, Aprista (2026) HUBUNGAN TATA KERJA BADAN PENGATUR BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DITINJAU DARI KONSEP PENGUASAAN NEGARA. _065 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIZKY NATHAN SAPUTRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)
	Text RIZKY NATHAN SAPUTRA_ABSTRAK.pdf Download (211kB)
	Text RIZKY NATHAN SAPUTRA_BAB I.pdf Download (318kB)
	Text RIZKY NATHAN SAPUTRA_BAB II.pdf Download (341kB)
	Text RIZKY NATHAN SAPUTRA_BAB III.pdf Download (362kB)
	Text RIZKY NATHAN SAPUTRA_BAB IV.pdf Download (213kB)
	Text RIZKY NATHAN SAPUTRA_DAFPUS.pdf Download (206kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan tata kerja antara Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Transformasi kelembagaan ini merupakan perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana Kementerian BUMN diubah menjadi BP BUMN sebagai lembaga pengatur dan pengawas, sementara BPI Danantara dibentuk sebagai entitas semi-otonom yang menjalankan fungsi pengelolaan dan kepemilikan investasi BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tata kerja antara kedua lembaga tersebut serta menguji kesesuaian pengalihan kewenangan kepada BPI Danantara dengan konsep penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tata kerja antara BP BUMN dan BPI Danantara bersifat dual-authority structure, dimana BP BUMN memegang fungsi pengaturan dan pengawasan melalui saham Seri A Dwiwarna, sedangkan BPI Danantara menjalankan fungsi pengelolaan investasi dan kepemilikan saham Seri B BUMN. Pengalihan sebagian kewenangan dari BP BUMN kepada BPI Danantara berpotensi menimbulkan permasalahan konstitusional, karena BPI Danantara sebagai entitas semi-otonom yang mengadopsi mekanisme korporasi dapat menggeser penguasaan negara dari model penguasaan langsung (direct control) menjadi penguasaan tidak langsung (indirect control). Kondisi ini bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, dan 022/PUU-I/2003 yang mengharuskan negara menjalankan fungsi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) secara komprehensif demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kata Kunci : BP BUMN, BPI Danantara, Penguasaan Negara, BUMN

Actions (login required)

View Item