BASKARA, KRISHNA and Adhi, Yuli Prasetyo and Prananda, Rahandy Rizki (2026) PENERAPAN ASAS KEWAJARAN DALAM PENETAPAN BUNGA PERJANJIAN GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 58/Pdt.G.S/2024/PN SMR). _134 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KRISHNA BASKARA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text KRISHNA BASKARA_ABSTRAK.pdf Download (189kB)
	Text KRISHNA BASKARA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	Text KRISHNA BASKARA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text KRISHNA BASKARA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text KRISHNA BASKARA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text KRISHNA BASKARA_DAFPUS.pdf Download (319kB)

Abstract

Perjanjian gadai merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang banyak digunakan masyarakat karena memberikan kemudahan dalam memperoleh dana dengan menjaminkan benda bergerak. Dalam praktiknya, penetapan bunga sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila besaran bunga yang diperjanjikan dianggap melampaui batas kewajaran dan berpotensi merugikan debitur. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Smr yang mempermasalahkan penetapan bunga sebesar 15% dalam perjanjian gadai.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kewajaran dalam penetapan bunga perjanjian gadai berdasarkan putusan tersebut serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hukum bagi para pihak.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kewajaran dalam penetapan bunga harus memperhatikan prinsip itikad baik, kepatutan, keseimbangan para pihak, serta keberadaan jaminan kebendaan yang telah mengurangi risiko kreditur. Penetapan bunga sebesar 15% berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum apabila tidak didasarkan pada alasan yang proporsional. Oleh karena itu, penerapan asas kewajaran oleh hakim menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, perlindungan hukum, dan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai.
Kata Kunci : Asas Kewajaran, Perjanjian Gadai, Bunga Pinjaman, Keseimbangan, Asas Itikad Baik

Actions (login required)

View Item