RAHMAWAN, NANDA RIFQY and Widanarti, Herni and Muhyidin, Muhyidin (2026) EKSISTENSI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 MENGENAI PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA: STUDI KRITIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT DAN IMPLIKASI YURIDISNYA PADA PELAKSANAANNYA. _131 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NANDA RIFQY RAHMAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NANDA RIFQY RAHMAWAN_ABSTRAK.pdf Download (172kB)
	Text NANDA RIFQY RAHMAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text NANDA RIFQY RAHMAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text NANDA RIFQY RAHMAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text NANDA RIFQY RAHMAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text NANDA RIFQY RAHMAWAN_DAFPUS.pdf Download (204kB)

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia sering menghadapi tantangan hukum, terutama akibat kurangnya perlindungan administratif yang jelas, yang menyebabkan ketidaksamaan dalam keputusan hakim di Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dampaknya terhadap independensi hakim, serta efek hukumnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif berbasis data yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, secara substansif SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berfungsi sebagai penegas norma Undang-Undang Perkawinan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pembatasan nikah beda agama bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun secara kedudukan formal SEMA, bersifat peraturan kebijakan yang sangat kuat, dimana kepatuhan terhadapnya berpotensi mengurangi independensi hakim. Kedua, SEMA berhasil menciptakan keseragaman keputusan administratif di pengadilan tingkat pertama, namun keseragaman yang kaku tersebut melahirkan kebuntuan keperdataan, mencabut perlindungan hukum perkawinan, memutus hak waris, dan membingungkan status anak bagi pasangan beda agama.
Kata Kunci: SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Perkawinan Beda Agama, Independensi Hakim, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item