SIPAYUNG, MAXIMILIAN MANUEL and Santoso, Budi and Irawati, Irawati (2026) AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK SOFTWARE ATLANTIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1740 K/Pdt. Sus HKI/2022). _203 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAXIMILIAN MANUEL SIPAYUNG_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text MAXIMILIAN MANUEL SIPAYUNG_ABSTRAK.pdf Download (103kB)
	Text MAXIMILIAN MANUEL SIPAYUNG_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text MAXIMILIAN MANUEL SIPAYUNG_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text MAXIMILIAN MANUEL SIPAYUNG_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text MAXIMILIAN MANUEL SIPAYUNG_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text MAXIMILIAN MANUEL SIPAYUNG_DAFPUS.pdf Download (302kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek, sebagai aset ekonomi strategis dalam industri teknologi informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pemilik hak eksklusif guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Namun dalam praktiknya, pelanggaran berupa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya masih sering terjadi, sebagaimana yang ditemukan dalam sengketa merek perangkat lunak (software) Atlantis.
Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk memahami pertimbangan hukum Hakim dalam mendalami Ketentuan Undang-undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor : 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Untuk memahami akibat hukum yang timbul terhadap pembatalan persengketaan merek dagang dalam upaya pembatalan pendaftaran merek dalam putusan Putusan Pengadilan Nomor: 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, namun didukung dengan data lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder dengan wawancara dan bahan pustaka, serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penulisan hukum ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung menegaskan prinsip deklaratif UU No. 28 Tahun 2014, menetapkan Cokro Adikusumo sebagai pencipta sah program "Atlantis" atas dasar kemiripan substansial dan iktikad tidak baik Tergugat dalam meniru karya. Putusan Nomor 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022 memerintahkan DJKI membatalkan pencatatan program "Big Solution" dan menegaskan larangan penggunaan serta penyebaran karya tiruan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1740 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah dicabutnya perlindungan hukum formal atas program "Big Solution" milik pihak Termohon Kasasi (Tergugat). Mahkamah Agung memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencoret pencatatan ciptaan program "Big Solution" dari daftar umum. Putusan ini menegaskan dan menguatkan status hukum Penggugat (Cokro Adikusumo) sebagai pencipta asli dan pemilik sah satu-satunya dari program "Atlantis".
Kata Kunci: Akibat Hukum, Pelanggaran Merek, Hak Cipta Software, Program Atlantis, Putusan Mahkamah Agung

Actions (login required)

View Item