HARIANJA, GRACE DAHLIA and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2026) PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN. _063 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GRACE DAHLIA HARIANJA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (704kB)
	Text GRACE DAHLIA HARIANJA_ABSTRAK.pdf Download (165kB)
	Text GRACE DAHLIA HARIANJA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	Text GRACE DAHLIA HARIANJA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text GRACE DAHLIA HARIANJA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text GRACE DAHLIA HARIANJA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text GRACE DAHLIA HARIANJA_DAFTAR.pdf Download (169kB)

Abstract

Penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh mekanisme peradilan formal yang berorientasi pada pemidanaan pelaku. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut, biaya perkara yang tinggi, serta belum optimalnya pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, berkembang pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan pada pemulihan, perdamaian, dan keadilan substantif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan serta pelaksanaan restorative justice sebagai sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restorative justice telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun belum terunifikasi dalam satu undang-undang khusus, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan internal aparat penegak hukum. Secara normatif, pengaturan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun, dalam pelaksanaannya restorative justice masih menghadapi kendala berupa belum adanya unifikasi pengaturan dan perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, sehingga diperlukan penguatan pengaturan hukum dan peningkatan pemahaman agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan konsisten.
Kata kunci : restorative justice, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, hukum pidana.

Actions (login required)

View Item