SINAGA, MICHAEL HORAS MAULIATE and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2026) MENGGAGAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DALAM MENGADILI PERBUATAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) BERDASARKAN NEGARA HUKUM. _063 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MICHAEL HORAS MAULIATE SINAGA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (917kB)
	Text MICHAEL HORAS MAULIATE SINAGA_ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text MICHAEL HORAS MAULIATE SINAGA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text MICHAEL HORAS MAULIATE SINAGA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text MICHAEL HORAS MAULIATE SINAGA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text MICHAEL HORAS MAULIATE SINAGA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text MICHAEL HORAS MAULIATE SINAGA_DAFPUS.pdf Download (152kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berkewajiban menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar belum mampu menjangkau berbagai tindakan, kelalaian pemerintah, maupun putusan lembaga negara yang merugikan hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan perlindungan hukum (constitutional gap) yang mendorong perlunya penggagasan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint).
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, konseptual, dan perbandingan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, namun tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi karena berada di luar objek judicial review. Berdasarkan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan peradilan konstitusi, keberadaan constitutional complaint menjadi penting untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Studi terhadap Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menunjukkan bahwa model constitutional complaint sebagai upaya hukum terakhir (exhausted remedy) merupakan model yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa constitutional complaint perlu digagas sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi guna memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara dan mewujudkan keadilan konstitusional dalam negara hukum Indonesia.
Kata Kunci : Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, Negara Hukum.

Actions (login required)

View Item