NATAKUSUMAH, RD ARDEN RAHMAN and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2026) PENGUATAN KINERJA JAKSA PENUNTUT UMUM MELALUI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI. _062 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RD ARDEN RAHMAN NATAKUSUMAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text RD ARDEN RAHMAN NATAKUSUMAH_ABSTRAK.pdf Download (157kB)
	Text RD ARDEN RAHMAN NATAKUSUMAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text RD ARDEN RAHMAN NATAKUSUMAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text RD ARDEN RAHMAN NATAKUSUMAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text RD ARDEN RAHMAN NATAKUSUMAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text RD ARDEN RAHMAN NATAKUSUMAH_DAFPUS.pdf Download (171kB)

Abstract

Perkembangan hukum pidana modern mendorong perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA), yaitu mekanisme penundaan penuntutan terhadap korporasi dengan syarat memenuhi kewajiban tertentu, seperti pemulihan kerugian, penerapan compliance program, dan perbaikan tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis DPA sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korporasi serta mengkaji penguatan kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA merupakan instrumen pembaruan hukum acara pidana yang mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan kerugian. Pengaturan DPA dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menggabungkan diskresi Jaksa Penuntut Umum melalui asas dominus litis serta pengawasan hakim. Melalui mekanisme tersebut, Jaksa tidak hanya berwenang melakukan penuntutan, tetapi juga menilai kelayakan perkara, merundingkan kesepakatan, serta mengawasi pelaksanaan kewajiban korporasi. Analisis terhadap perkara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berfokus pada pertanggungjawaban individu sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Oleh karena itu, DPA berpotensi memperkuat efektivitas penanganan tindak pidana korporasi melalui pemulihan kerugian, peningkatan kepatuhan hukum, dan pembenahan tata kelola perusahaan.
Kata Kunci: deferred prosecution agreement, jaksa penuntut umum, dominus litis, tindak pidana korporasi.

Actions (login required)

View Item