HAKIM, DIMAS RIFQI LAKSANA and Ispriyarso, Budi and Sa'adah, Nabitatus (2026) KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN PAJAK DI INDONESIA. _063 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_ABSTRAK.pdf Download (172kB)
	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_DAFPUS.pdf Download (202kB)
	Text DIMAS RIFQI LAKSANA HAKIM_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)

Abstract

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kerap menjadi pilihan instrumen fiskal pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara dalam jangka pendek sekaligus memperluas basis data perpajakan. Namun, berulangnya kebijakan relaksasi ini mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak hingga Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022 dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memunculkan perdebatan serius mengenai konsistensi negara dalam menegakkan asas keadilan bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dari sudut pandang keadilan hukum, serta merumuskan bagaimana konstruksi kebijakan tax amnesty yang ideal agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan mengombinasikan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Untuk mempertajam analisis hukum, data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) didukung oleh data primer yang diperoleh dari wawancara terbatas dengan pihak fungsional Direktorat Jenderal Pajak serta praktisi konsultan pajak di Semarang. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2016 dan PPS 2022 belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan karena cenderung mengutamakan kemanfaatan fiskal sesaat. Analisis terhadap kebijakan ini melalui asas kesamaan (equality) Adam Smith dan triad nilai hukum Gustav Radbruch, kebijakan ini memicu ketidakadilan horizontal karena memberikan keistimewaan berupa tarif tebusan rendah dan penghapusan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, sementara wajib pajak yang selama ini patuh tidak mendapatkan apresiasi yang sepadan. Selain itu, pengulangan program dalam waktu yang relatif singkat justru mengaburkan kepastian sanksi hukum dan berisiko memicu sifat abai wajib pajak (moral hazard). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan lima pilar utama dalam membangun konstruksi tax amnesty yang ideal di masa depan: mencantumkan klausul pembatasan tegas (once and final policy) dalam undang-undang; memberikan insentif atau penghargaan konkret bagi wajib pajak patuh; memperkuat penegakan hukum pasca-program memanfaatkan data Automatic Exchange of Information (AEOI); menetapkan tarif tebusan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak; serta menjamin transparansi penyaluran hasil pajak untuk kesejahteraan publik.
Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Program Pengungkapan Sukarela, Asas Keadilan Pajak, Kepastian Hukum, Kemanfaatan.

Actions (login required)

View Item