ISNABILLAH, ULFA and Santoso, Budi and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) PERLINDUNGAN MEREK NON-TRADISIONAL: STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN MALAYSIA. _202 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ULFA ISNABILLAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (992kB)
	Text ULFA ISNABILLAH_ABSTRAK.pdf Download (159kB)
	Text ULFA ISNABILLAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text ULFA ISNABILLAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text ULFA ISNABILLAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ULFA ISNABILLAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text ULFA ISNABILLAH_DAFPUS.pdf Download (196kB)

Abstract

Perkembangan praktik perdagangan dan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk merek non-tradisional yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda produk, namun pengaturan hukum di Indonesia masih terbatas dibandingkan dengan perkembangan internasional. Keterbatasan pengakuan terhadap jenis merek non-tradisional serta belum optimalnya perangkat pendukung perlindungan hukum menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji pengaturan merek non-tradisional dalam hukum Indonesia dan membandingkannya dengan sistem hukum Malaysia. Penelitian ini menganalisis pengaturan merek non-tradisional di Indonesia serta perbedaan perlindungan yuridis antara Indonesia dan Malaysia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis baru mengakui empat jenis merek non-tradisional, yaitu kombinasi warna, bentuk tiga dimensi, suara, dan hologram, sementara Malaysia melalui Trade Marks Act 2019 telah mengakomodasi delapan jenis merek non-tradisional termasuk warna tunggal, aroma, posisi, dan urutan gerakan dengan mekanisme pendaftaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Malaysia juga didukung pedoman teknis, sistem e-filing yang memadai, serta fleksibilitas representasi digital sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek non-tradisional di Indonesia masih bersifat terbatas dan memerlukan pembaruan regulasi, penyusunan pedoman teknis, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih modern, responsif, dan selaras dengan perkembangan perdagangan global.
Kata Kunci : Merek Non-Tradisional; Perbandingan Hukum; Indonesia dan Malaysia.

Actions (login required)

View Item