Prahara, Kunto Gempur and Adhi, Yuli Prasetyo (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR). _127 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kunto Gempur Prahara_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB)
	Text Kunto Gempur Prahara_ABSTRAK.pdf Download (164kB)
	Text Kunto Gempur Prahara_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text Kunto Gempur Prahara_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Kunto Gempur Prahara_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text Kunto Gempur Prahara_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Kunto Gempur Prahara_DAFPUS.pdf Download (386kB)

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum yang masih menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengenai perkawinan beda agama menyebabkan munculnya berbagai penafsiran dalam praktik peradilan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terkait pencatatan perkawinan beda agama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr serta menganalisis penetapan tersebut berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan aspek sosiologis. Hakim menilai bahwa tidak terdapat larangan secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama sehingga diperlukan penemuan hukum guna memberikan kepastian hukum kepada para pemohon. Analisis hukum menunjukkan bahwa penetapan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak hak keperdataan para pihak, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan hukum yang tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai perkawinan beda agama untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman dalam praktik peradilan di Indonesia.
Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan Hakim, Hukum Perkawinan, Kepastian Hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Actions (login required)

View Item