PASARIBU, NADIA LESTARI FRANSISKA and Njatrijani, Rinitami and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM APLIKASI BERLANGGANAN: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN EROPA. _188 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NADIA LESTARI FRANSISKA PASARIBU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text NADIA LESTARI FRANSISKA PASARIBU_ABSTRAK.pdf Download (108kB)
	Text NADIA LESTARI FRANSISKA PASARIBU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text NADIA LESTARI FRANSISKA PASARIBU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text NADIA LESTARI FRANSISKA PASARIBU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text NADIA LESTARI FRANSISKA PASARIBU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text NADIA LESTARI FRANSISKA PASARIBU_DAFPUS.pdf Download (119kB)

Abstract

Studi ini menganalisis ketentuan mengenai klausul perpanjangan otomatis dalam aplikasi berlangganan serta kepatuhan terhadap prinsip persetujuan yang didasarkan pada informasi yang memadai menurut hukum Indonesia dan Uni Eropa. Dalam konteks Indonesia, klausul perpanjangan otomatis diperbolehkan dalam kontrak elektronik yang sah, asalkan memenuhi persyaratan keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data (UU PDP), serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Elektronik (PP PSME). Namun, penerapan prinsip persetujuan yang terinformasi masih cenderung formalistik, karena persetujuan sering kali diperoleh melalui syarat dan ketentuan yang berbelit-belit, informasi yang tidak transparan, dan penggunaan desain antarmuka yang manipulatif (dark patterns), yang mengakibatkan ketidakberesan kehendak dan memperkuat ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan konsumen. Di sisi lain, Uni Eropa sedang mengembangkan sistem regulasi yang lebih komprehensif Unfair Contract Terms Directive, Consumer Rights Directive, Unfair Commercial Practices Directive, General Data Protection Regulation, dan instrumen digital lainnya yang menetapkan persetujuan yang bebas, spesifik, dan terinformasi sebagai syarat esensial untuk keabsahan suatu kontrak serta pada saat yang sama membatasi klausul-klausul yang tidak transparan terkait perpanjangan otomatis melalui uji ketidakwajaran, kewajiban pemberian informasi prakontrak, dan larangan penggunaan dark patterns .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia mengakui keabsahan kontrak elektronik dan memuat prinsip-prinsip perlindungan konsumen, namun praktik perpanjangan otomatis dan desain antarmuka pengguna yang manipulatif belum diatur secara eksplisit, sehingga efektivitas perlindungan tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan untuk mempertimbangkan untuk dapat mengadopsi peraturan mengenai klausul perpanjangan otomatis di Indonesia dengan mengacu pada standar perlindungan konsumen Uni Eropa, yaitu melalui pembatasan mekanisme persetujuan pasif, ketentuan transparansi yang lebih rinci, kemudahan dalam proses pembatalan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum dan pendidikan konsumen, guna memastikan adanya persetujuan yang terinformasi secara substansial dalam kontrak digital.
Kata Kunci: klausula perpanjangan otomatis, informed co informed consent, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, Uni Eropa.

Actions (login required)

View Item