Aryani, Gisti and Herawati, Ratna and Wisnaeni, Fifiana (2026) ANALISIS FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN BANJIR DI KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. _059 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Gisti Aryani_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Gisti Aryani_ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text Gisti Aryani_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Gisti Aryani_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Gisti Aryani_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text Gisti Aryani_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text Gisti Aryani_DAFPUS.pdf Download (180kB)

Abstract

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki wewenang terhadap pengelolaan kebencanaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. kelembagaan ini melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh bencana alam. Melalui pembentukan BPBD sebagai perangkat daerah, pemerintah berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dengan mengutamakan pendekatan berbasis kearifan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang dikelola oleh BPBD Kota Semarang secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dan solusi yang dihadapi oleh BPBD Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan kebencanaan serta upaya pemecahannya.
Penelitian hukum ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis guna menemukan solusi terhadap kedua permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder sebagai metode utama dalam memperoleh data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh yang dilaksanakannya dalam proses pengelolaan kebencanaan. Proses penanggulangan bencana alam tersebut meliputi tiga tahap, yaitu kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. BPBD Kota Semarang secara konsisten menghadapi berbagai hambatan yang mencakup faktor internal maupun faktor eksternal, di antaranya terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dana, belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana banjir. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan oleh BPBD Kota Semarang dalam upaya penanggulangan bencana banjir, antara lain: peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, peningkatan alokasi anggaran dana untuk penanggulangan bencana banjir, optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), penguatan koordinasi antar instansi terkait, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ancaman bencana banjir, khususnya di wilayah Kota Semarang.
Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Bencana Alam, Banjir

Actions (login required)

View Item