Fransuella, Rino and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2026) ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA OLEH BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN MONETER DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN NASIONAL. _187 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rino Fransuella_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (581kB)
	Text Rino Fransuella_ABSTRAK.pdf Download (128kB)
	Text Rino Fransuella_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Rino Fransuella_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Rino Fransuella_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Rino Fransuella_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text Rino Fransuella_DAFPUS.pdf Download (204kB)

Abstract

Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter, dalam pengendalian kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional serta kewenangan, tanggung jawab, dan kendala Bank Indonesia dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dikaji meliputi efektivitas pelaksanaan operasi pasar terbuka dalam mendukung pengendalian kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional serta kelengkapan kerangka hukum yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan kendala Bank Indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi pasar terbuka secara normatif sudah memiliki landasan hukum yang kuat, namun masih menghadapi tiga keterbatasan struktural berupa rantai transmisi yang terputus akibat celah koordinasi Bank Indonesia dan OJK, kedalaman pasar uang domestik yang belum optimal, serta pola regulasi yang cenderung reaktif terhadap krisis daripada antisipatif. Kewenangan Bank Indonesia sudah tersusun secara hierarkis namun belum dilengkapi mekanisme koreksi eksternal yang memadai dan konsekuensi hukum yang mengikat atas kegagalan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Penguatan koordinasi antar lembaga melalui pembaruan kerangka hukum dan kodifikasi regulasi teknis operasi pasar terbuka yang lebih antisipatif menjadi agenda reformasi yang paling mendesak.
Kata Kunci : Operasi Pasar Terbuka, Bank Indonesia, Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Actions (login required)

View Item