PUTRI, NABILA WIDIA and Sonhaji, Sonhaji and Suhartoyo, Suhartoyo (2021) TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA LAUT DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL._010 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pekerja laut di kapal asing merupakan bagian dari pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Tekanan, Kondisi dan hubungan kerja menjadi alasan pengawasan dan perlindungan bagi pekerja laut.Hubungan kerja yang memberikan kedudukan tidak seimbang antara pekerja dengan pemberi kerja sering kali menimbulkan tindakan diskriminasi, perbudakan dan perdagangan orang.Penelitian ini akan memberikan gambaran pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja laut di kapal asing. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum nasional Indonesia dalam menjamin pekerja laut di kapal asing dan koordinasi hubungan antar kementerian/instansi terkait pekerja laut di kapal asing serta bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan pengawasan dan perlindungan pekerja laut di kapal asing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empirisyaitu penelitian yang bersifat kualitatif, merujuk pada pendekatan terhadap asas, norma dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa hukum positif yang diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara. Bahan hukum akan diuraikan dalam bentuk deskriptif-analitisdengan menggambarkan objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dikaitkan dengan teori hukum dan implementasi atas permasalahan yang timbul. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah memberikan pengawasan dan perlindungan berupakonstruksihukum nasional terhadap pengawasan dan perlindungan pekerja laut di kapal asing diketahui melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.Koordinasi antar-kementerian dan instansi berupa distribusi tanggungjawab, dan hambatan yang dihadapi terdapat dua garis besar yaitu berupa substansi regulasi hukum serta pelaksanaan penegakan hukumnya. Melalui peraturan pelaksana khusus yang mengatur pekerja laut diharapkan mampu menjadi solusi jaminan pekerja laut di kapal asing dan konsistensi pemerintah dari unsur kementerian hingga pemerintah daerah mampu menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis yang diwujudkan melalui pelatihan, rapat koordinasi maupun dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Kata Kunci : Pekerja Laut, Pengawasan Pemerintah, Perlindungan Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	12 Apr 2022 05:36
Last Modified:	11 Oct 2023 08:14
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5758

Actions (login required)

View Item