AULIA, ALEYKA ALIFIA and Juliani, Henny and Adiyanta, FC. Susila (2026) KEDUDUKAN HUKUM QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL UNTUK MENUNJANG INTEGRASI SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA. _061 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALEYKA ALIFIA AULIA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ALEYKA ALIFIA AULIA-abstrak.pdf Download (253kB)
	Text ALEYKA ALIFIA AULIA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text ALEYKA ALIFIA AULIA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text ALEYKA ALIFIA AULIA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (541kB)
	Text ALEYKA ALIFIA AULIA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text ALEYKA ALIFIA AULIA-dapus.pdf Download (248kB)

Abstract

Adanya kemajuan teknologi membuat metode pembayaran digital semakin marak digunakan hingga seringkali menggeser kedudukan uang Rupiah tunai. Hal tersebut membuat kedudukan hukum Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital dalam menunjang integrasi sistem keuangan di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut, terlebih mengingat QRIS yang
digunakan oleh lebih dari 62 juta pengguna pada tahun 2026 hanya berpijak pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang secara hierarkis tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut
juga terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna QRIS yang mengalami berbagai macam kendala dalam penggunaan QRIS.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu teori kewenangan Philipus M. Hadjon untuk menguji legitimasi formal PADG QRIS, teori good governance untuk menilai pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengaturan QRIS, serta teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Mochtar Kusumaatmadja untuk mengevaluasi apakah regulasi QRIS telah memenuhi syarat ketertiban dan keadilan dalam mendorong transformasi sistem
pembayaran digital nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum QRIS bersifat sah namun lemah secara hierarkis karena PADG lebih berkarakter sebagai beleidsregel yang tidak memiliki kekuatan mengikat publik secara hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan fragmentasi regulasi. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen pengguna QRIS telah diatur dalam tiga rezim hukum, yakni hukum perdata, administratif, dan pidana namun mengalami defisit efektivitas akibat fragmentasi regulasi lintas sektor, ketiadaan mekanisme refund yang mengikat, serta masih ditemukannya
praktik pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) yang dilarang dan praktik merchant QRIS-only yang mengeksklusi kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan status regulasi QRIS dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur menjadi Peraturan Bank Indonesia yang komprehensif disertai dengan penguatan mekanisme perlindungan konsumen.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum QRIS, Integrasi Sistem Keuangan,
Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item