Febrian, Jeremia and Njatrijani, Rinitami and Mas’ut, Mas’ut (2026) Penerapan Asas Kepatutan dalam Penentuan Nilai Klaim pada Asuransi Gempa Bumi Ditinjau dari Prinsip Indemnitas (Studi Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT AMB). _189 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Jeremia Febrian-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (812kB)
	Text Jeremia Febrian-abstrak.pdf Download (124kB)
	Text Jeremia Febrian-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text Jeremia Febrian-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text Jeremia Febrian-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text Jeremia Febrian-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Jeremia Febrian-dapus.pdf Download (193kB)

Abstract

Asuransi gempa bumi merupakan produk asuransi umum jenis properti yang memberikan perlindungan atas kerugian fisik harta benda akibat bencana gempa bumi, sehingga penentuan besaran ganti rugi seharusnya tunduk pada prinsip indemnitas berdasarkan Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI). Permasalahan muncul ketika disparitas ekstrem antara klaim PT Ambon Natsepa sebesar Rp8,9 miliar dan penawaran PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ambon sebesar Rp610 juta berujung pada Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT AMB, dimana Majelis Hakim mengesampingkan perhitungan kedua belah pihak dan menetapkan ganti rugi sebesar 20% dari Nilai Pertanggungan berdasarkan asas
kepatutan (ex aequo et bono). Skripsi ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip indemnitas dalam penentuan ganti rugi asuransi gempa bumi berdasarkan PSAGBI, serta mengkaji penerapan asas kepatutan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari
prinsip indemnitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip indemnitas telah dioperasionalkan secara komprehensif dalam PSAGBI melalui Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 21 yang mengatur dasar perhitungan ganti rugi, pertanggungan di bawah harga, dan risiko sendiri. Sementara itu, penetapan ganti rugi sebesar 20% dari Nilai
Pertanggungan oleh Majelis Hakim berdasarkan asas kepatutan dalam Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT AMB tidak memiliki dasar kalkulasi kerugian riil yang dapat dipertanggungjawabkan secara dogmatik. Dengan demikian, penetapan ganti rugi asuransi gempa bumi semestinya tetap berpijak pada prinsip indemnitas sebagaimana diatur dalam PSAGBI, agar ganti rugi yang diberikan mencerminkan kerugian riil yang diderita tertanggung, bukan didasarkan pada pertimbangan kepatutan yang bersifat subjektif.
Kata Kunci: Asuransi Gempa Bumi, Prinsip Indemnitas, Asas Kepatutan

Actions (login required)

View Item