Romadona, Ameera and Adhi, Yuli Prasetyo and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI HAK TANGGUNGAN DALAM HAL OBJEK JAMINAN YANG DIPERJUALBELIKAN KEPADA PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan MA No. 1615/K/Pdt/2020). _124 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ameera Romadona_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	Text Ameera Romadona_ABSTRAK.pdf Download (95kB)
	Text Ameera Romadona_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Ameera Romadona_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Ameera Romadona_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Ameera Romadona_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text Ameera Romadona_DAFPUS.pdf Download (418kB)

Abstract

Peralihan objek jaminan Hak Tanggungan melalui Akta Jual Beli yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik sah menimbulkan ketegangan antara formalitas administrasi pertanahan dan perlindungan hak substantif pemilik tanah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1515 K/Pdt/2020 menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Akta Tergugat telah melakukan menerbitkan Akta Kuasa Menjual, Akta Perikatan Jual Beli, dan Akta Jual Beli atas nama pemilik sah tanpa kehadirannya, yang difasilitasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Turut Tergugat.
Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum peralihan objek jaminan Hak Tanggungan yang diperjualbelikan kepada pihak lain secara melawan hukum serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik sah tanah yang dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan dalam transaksi jual beli tanah tanpa sepengetahuan pemilik.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan terpenuhinya lima unsur secara kumulatif, seluruh akta yang diterbitkan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1471 KUHPerdata jo, Yurisprudensi Makamah Agung Nomor 3309 K/Pdt/1985, dan berdasarkan asas droit de suite Pasal 7 UUHT, pembebanan Hak Tanggungan tetap melekat pada objek tanah meskipun telah terjadi peralihan kepemilikan, sehingga pihak ketiga penerima peralihan tidak memperoleh hak yang sah. Perlindungan hukum diwujudkan secara preventif melalui tiga jalur kumulatif yakni gugatan perdata, pembatalan administratif, dan pelaporan pidana, disertai pertanggungjawaban multi-dimensional para pihak secara administrasi, perdata, dan pidana.
Kata Kunci : Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum, Akta Jual Beli, Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Actions (login required)

View Item