MURTI, ANINDITA RIRI SATWIKA and Saptono, Hendro and Dewi, IGA Gangga Santi (2021) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN._124 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf Download (242kB)
	Text Bab 1_3.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text Bab 4_Dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)

Abstract

ABSTRAK
Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, konsumen dihadapkan dengan “pilihan jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran sebagai akibat pesatnya perkembangan perekonomian salah satunya adalah produk kosmetik ilegal yang sangat merugikan masyarakat.Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengatahui tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.”
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu “dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari bahan penelitian dari studi literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.”
Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai produk kosmetik “ilegal yang mengandung bahan berbahaya sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen di mana konsumen berhak meminta ganti kerugian. Akan tetapi pada pelaksanannya belum cukup efektif, karena masih banyak ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik tersebut, serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya peraturan saja karena belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.”

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kosmetik Ilegal; Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item