Hidayah, Kolano Muhammad Faqih Fathul (2026) PENENTUAN PRIORITAS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP KASUS PELANGGARAN DI KOTA DEPOK. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Laporan Tugas Akhir_Kolano Muhammad Faqih Fathul Hidayah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB) | Request a copy
	Text Halaman Judul.pdf - Published Version Download (415kB)
	Text BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (586kB)
	Text BAB 2 Konsep Perencanaan.pdf - Published Version Download (560kB)
	Text BAB 3 Profil Kota Depok.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 4 Analisis Prioritas Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Depok.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text BAB 5 Penutup.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text Refrensi.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Depok terus meningkat seiring pertumbuhan kawasan permukiman, komersial, dan infrastruktur yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan perizinan, sementara belum adanya pedoman teknis pengenaan sanksi menyebabkan penegakan pengendalian berjalan kurang efektif. Regulasi nasional seperti UU 26/2007 dan PP 21/2021 menegaskan bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang wajib dikenai sanksi administratif, sehingga diperlukan mekanisme penentuan prioritas sanksi yang objektif dan terukur. Penelitian ini bertujuan menentukan prioritas bentuk pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Depok dengan menggunakan tiga kriteria utama Kesesuaian dengan pola ruang, status perizinan, serta Kerawanan Bencana. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menghitung bobot kriteria dan mengevaluasi sembilan jenis sanksi administratif sesuai PP 21/2021. Analisis spasial berbasis SIG digunakan sebagai pendukung untuk menggambarkan distribusi pelanggaran dan sensitivitas kawasan. Hasil analisis menunjukkan dari 14 kasus pelanggaran, 5 kasus yang melanggar ketiga kriteria sekaligus direkomendasikan sanksi kumulatif Pembongkaran dan Pemulihan Fungsi Ruang. Dari 7 kasus yang melanggar dua kriteria, 5 kasus direkomendasikan Pemulihan Fungsi Ruang, 1 kasus direkomendasikan Pembongkaran karena menduduki aset pemerintah, dan 1 kasus direkomendasikan Penghentian Kegiatan Sementara karena status tanah sengketa. Dua kasus yang melanggar satu kriteria direkomendasikan Penghentian Kegiatan Sementara dan pembongkaran. Berdasarkan pembobotan AHP, Pemulihan Fungsi Ruang memperoleh global priority tertinggi (0,287), diikuti Pembongkaran Bangunan (0,226) dan Penghentian Kegiatan Sementara (0,112).

Actions (login required)

View Item