SAMOSIR, MICHAEL FREDDY YUDHOYONO and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2026) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI KEWAJIBAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PASCA UU NO. 30 TAHUN 2014 (Studi Kasus antara Nur Alam vs Rektor UNJ). _057 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MICHAEL FREDDY YUDHOYONO SAMOSIR_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text MICHAEL FREDDY YUDHOYONO SAMOSIR_ABSTRAK.pdf Download (133kB)
	Text MICHAEL FREDDY YUDHOYONO SAMOSIR_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text MICHAEL FREDDY YUDHOYONO SAMOSIR_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text MICHAEL FREDDY YUDHOYONO SAMOSIR_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text MICHAEL FREDDY YUDHOYONO SAMOSIR_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text MICHAEL FREDDY YUDHOYONO SAMOSIR_DAFPUS.pdf Download (122kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara serta mengkaji pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam perkara Nur Alam melawan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada pergeseran kedudukan upaya administratif yang semula bersifat fakultatif menjadi cenderung diperlakukan sebagai prasyarat prosedural dalam praktik peradilan tata usaha negara, yang berimplikasi terhadap perlindungan hak warga negara dan prinsip access to justice. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum untuk mengidentifikasi konstruksi norma serta penerapannya dalam praktik peradilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 masih menempatkan upaya administratif sebagai pilihan hukum melalui penggunaan frasa “dapat”. Namun, dalam praktik peradilan tata usaha negara, khususnya setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, upaya administratif berkembang menjadi prasyarat prosedural yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara yang diteliti, terdapat perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lebih menekankan pemenuhan aspek prosedural secara formalistik, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan pendekatan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan perlindungan hak warga negara dan prinsip access to justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban upaya administratif tidak dapat diterapkan secara absolut dan mekanis, melainkan harus ditafsirkan secara proporsional dengan mempertimbangkan efektivitas mekanisme administratif serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan pedoman penerapan yang lebih jelas agar upaya administratif tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan tidak menghambat akses keadilan bagi masyarakat.
Kata Kunci: Upaya Administratif, Peradilan Tata Usaha Negara, Access to Justice.

Actions (login required)

View Item