ADIARTHA, DWISKA and ALW, Lita Tyesta and Indarja, Indarja (2021) AKIBAT HUKUM PERUBAHAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LEGISLASI DPR RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR,DPR,DPD,DPRD TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. - 041 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem demokrasi Presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.Lembaga legislatif di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Klausul mengenai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI. Dalam pelaksanaan fungsinya DPR RI memiliki alat kelengkapan salah satunya adalah Badan Legislasi yang pada pokoknya sebagai badan dalam melakukan perancangan undang-undang. Namun, permasalahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan penataan kembali wewenang yang sebelumnya dihilangkan perihal menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hal ini menjadi problematika yang sangat riskan ketika Badan Legislasi tidak memiliki kewenangan tersebut karena merupakan salah satu pelaksana fungsi DPR-RI. Sehingga rumusan masalah dari permasalahan tersebut guna penelitian hukum ini antaranya; 1) Bagaimana perbedaan tugas dan wewenang Badan Legislasi antara Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014, 2) implikasi hukum dari adanya perubahan tugas dan wewenang Badan Legislasi terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat dari revisi Undang-undang No. 27 Tahun 2009 menjadi Undang-undang no. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terdapat pengurangan kewenangan mengenai usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Badan Legislasi mengakibatkan produktifitas legilasi menjadi menurun signifikan dari periode sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut dengan cara penyempurnaan terhadap tugas Badan Legislasi Perihal peranannya dalam pengusulan RUU pada ketentuan Pasal 105 huruf d Undang-undang No. 2 Tahun 2018 yaitu menyusun Rancangan Undang-Undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Perubahan Tugas dan Wewenang Badan Legislasi, Akibat, Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	08 Apr 2022 03:43
Last Modified:	10 Jan 2023 01:33
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5740

Actions (login required)

View Item