PEBRIANTO, IRPAN and Irawati, Irawati and Rahmanda, Bagus (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK IMPOR LATIAO YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN PANGAN. _177 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IRPAN PEBRIANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	Text IRPAN PEBRIANTO_ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text IRPAN PEBRIANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text IRPAN PEBRIANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text IRPAN PEBRIANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)
	Text IRPAN PEBRIANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text IRPAN PEBRIANTO_DAFPUS.pdf Download (265kB)

Abstract

Peredaran produk pangan impor di Indonesia semakin meningkat seiring berkembangnya perdagangan internasional. Salah satu produk yang banyak diminati masyarakat adalah latiao, makanan ringan asal Tiongkok. Namun, masih ditemukan produk latiao impor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, seperti tidak memiliki izin edar BPOM, tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, dan mengandung bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk impor latiao yang tidak memenuhi standar keamanan pangan serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan BPOM. Pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan impor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan impor demi menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.
Kata Kunci: Latiao, Produk Impor, Keamanan Pangan

Actions (login required)

View Item