ULFA, VINITA AFILILLA and Asy'ari, Hasyim and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2026) TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. _056 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VINITA AFILILLA ULFA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text VINITA AFILILLA ULFA_ABSTRAK.pdf Download (198kB)
	Text VINITA AFILILLA ULFA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text VINITA AFILILLA ULFA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text VINITA AFILILLA ULFA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	Text VINITA AFILILLA ULFA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text VINITA AFILILLA ULFA_DAFPUS.pdf Download (238kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini penting karena meningkatnya mobilitas WNI ke luar negeri yang diikuti berbagai risiko hukum dan kemanusiaan, sehingga menuntut kehadiran negara secara aktif dalam memberikan perlindungan.
Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan tanggung jawab konstitusional negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta bentuk-bentuk perlindungan negara terhadap WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui analisis terhadap norma hukum, prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan tanggung jawab konstitusional negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk implementasi perlindungan WNI yang melakukan tindak pidana diwujudkan melalui pemberian bantuan konsuler, pendampingan hukum, perlindungan diplomatik, penyediaan tempat penampungan sementara, serta fasilitasi pemulangan WNI yang menghadapi permasalahan hukum, konflik, eksploitasi, maupun keadaan darurat di luar negeri. Pelaksanaan perlindungan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan yurisdiksi negara, perbedaan sistem hukum negara penerima, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki perwakilan Indonesia di luar negeri.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Konstitusional, Negara, WNI

Actions (login required)

View Item