ROZI, REGITA PUTRI and Adiyanta, FC. Susila and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2026) KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM PENGAWASAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI TENGAH KETIADAAN LEMBAGA PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. _059 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text REGITA PUTRI ROZI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text REGITA PUTRI ROZI_ABSTRAK.pdf Download (78kB)
	Text REGITA PUTRI ROZI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text REGITA PUTRI ROZI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text REGITA PUTRI ROZI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text REGITA PUTRI ROZI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text REGITA PUTRI ROZI_DAFPUS.pdf Download (132kB)

Abstract

Pelindungan data pribadi merupakan manifestasi kewajiban konstitusional negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai tonggak penting dalam pembentukan rezim pelindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki kewenangan komprehensif, meliputi pengawasan, investigasi, penjatuhan sanksi administratif, penetapan kebijakan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa. Namun, hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk sehingga pengawasan pelindungan data pribadi dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan regulasi sektoral yang dipertahankan melalui Pasal 75 UU PDP.
Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pengawasan pelindungan data pribadi di tengah ketiadaan lembaga pengawas independen, serta menganalisis kesenjangan antara kewenangan yang diamanatkan UU PDP dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital bersifat sektoral dan terbatas pada kerangka UU ITE, sehingga tidak mencakup seluruh fungsi pengawasan yang dikonstruksi UU PDP. Ketiadaan atribusi langsung dari UU PDP kepada Kementerian ini berimplikasi pada kerawanan yuridis tindakan pengawasan yang dilakukan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi subjek data pribadi.
Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Lembaga Pengawas, Kementerian Komunikasi Dan Digital, UU PDP, Kewenangan Pengawasan

Actions (login required)

View Item