RA’FATA, WAN RAFII’ and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2026) ANALISIS KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 28/PHPU.BUP￾XXIII/2025. _058 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WAN RAFII’ RA’FATA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (627kB)
	Text WAN RAFII’ RA’FATA_ABSTRAK.pdf Download (239kB)
	Text WAN RAFII’ RA’FATA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text WAN RAFII’ RA’FATA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text WAN RAFII’ RA’FATA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text WAN RAFII’ RA’FATA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text WAN RAFII’ RA’FATA_DAFPUS.pdf Download (278kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa administratif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan studi kasus Putusan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pemeriksaan dan penyelesaian sengketa Pilkada, serta kesesuaian kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa administratif Pilkada pada dasarnya menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Namun, dalam Putusan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi turut memeriksa dan memutus perkara yang berawal dari pelanggaran administratif pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa Pilkada. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan yang berdampak terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan terkait pembagian kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa administratif agar tercipta sistem penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.
Kata Kunci: Pilkada, Pelanggaran Administratif, Mahkamah Konstitusi, PTTUN, Sengketa Pilkada.

Actions (login required)

View Item