BASWEDAN, RIZQI ABDULLAH and Sularto, RB. Sularto and Sutanti, Rahmi Dwi (2026) Pemusnahan Konten Pornografi Sebagai Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Pct). _031 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIZQI ABDULLAH BASWEDAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB)
	Text RIZQI ABDULLAH BASWEDAN_ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text RIZQI ABDULLAH BASWEDAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text RIZQI ABDULLAH BASWEDAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text RIZQI ABDULLAH BASWEDAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text RIZQI ABDULLAH BASWEDAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text RIZQI ABDULLAH BASWEDAN_DAFPUS.pdf Download (192kB)

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai ancaman, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang semakin selalu meningkat seiring berkembangnya teknologi digital. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan 2024, kekerasan berbasis gender online melonjak sebesar 40,8% dari tahun sebelumnya. Meskipun UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur dan menjamin hak korban atas penghapusan konten bermuatan seksual sebagai bagian dari hak penanganan dan pemulihan, namun dalam praktiknya peradilan masih belum konsisten dalam memenuhi hak tersebut. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Pct menjadi salah satu putusan yang secara eksplisit menerapkan UU TPKS dalam perkara KSBE dengan korban anak, dan memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemusnahan konten pornografi.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemusnahan konten pornografi serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doctrinal, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta spesifikasi deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemusnahan konten pornografi didasari pada pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, serta pertimbangan filosofis. Putusan hakim untuk memusnahan konten tersebut juga secara substansial telah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2), UU TPKS Pasal 68 huruf (g) dan Pasal 70 ayat (2), UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 27 ayat (2) sertaUU Pornografi. Sehingga putusan hakim untuk memusnahkan konten pornografi anak korban sejatinya merupakan bentuk perlindungan dan pemulihan yang nyata bagi anak korban, karena mengembalikan kuasa korban atas martabat dan kehidupan sosialnya dengan menghilangkan seluruh eksistensi konten seksual dari ruang digital privat, sekaligus menutup pintu viktimisasi ulang.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Pemusnahan Konten Pornografi, Pemenuhan Hak Anak

Actions (login required)

View Item