Firdaus, Adam and Wisnaeni, Fifiana and Ristyawati, Aprista (2026) URGENSI PENGHAPUSAN KETENTUAN AMBANG BATAS DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024. _058 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adam Firdaus_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text Adam Firdaus_ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text Adam Firdaus_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Adam Firdaus_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Adam Firdaus_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text Adam Firdaus_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Adam Firdaus_DAFPUS.pdf Download (173kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu perkembangan penting dalam hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi prasyarat untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada. Namun, keberadaan ketentuan ambang batas tersebut dinilai membatasi hak konstitusional partai politik dalam mengajukan calon serta mengurangi kualitas demokrasi karena menyebabkan terbatasnya alternatif calon yang tersedia bagi masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan batasan open legal policy serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam rangka perlindungan hak politik dan kedudukan partai politik sebagai lembaga infrastruktur politik.
Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bersifat konseptual dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang relevan, dan internet. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum. Metode analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah bertentangan dengan batasan open legal policy, prinsip demokrasi konstitusional, dan kedaulatan rakyat karena membatasi hak partai politik dalam mengajukan calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU XXII/2024 menafsirkan bahwa penerapan ambang batas terhadap pencalonan kepala daerah tidak memenuhi unsur moralitas, rasionalitas, dan mencerminkan ketidakadilan yang Intorelable. Kemudian, hadirnya ambang batas dalam Pilkada menimbulkan fenomena dominasi gabungan partai politik, dan berimplikasi pada munculnya fenomena-fenomena calon tunggal di beberapa daerah, sehingga terjadi penurunan terhadap demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas dinilai dapat memperluas partisipasi politik, meningkatkan kompetisi yang lebih demokratis, dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi partai politik dalam proses pencalonan.
Kata Kunci : Ambang Batas, Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Pilkada.

Actions (login required)

View Item