MASRUKHAN, MOHAMAD and Njatrijani, Rinitami and Mas'ut, Mas'ut (2026) ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM DISTRIBUSI PUPUK NON-SUBSIDI KEPADA PETANI (STUDI PADA PT SAPROTAN UTAMA NUSANTARA). _181 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MOHAMAD MASRUKHAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (740kB)
	Text MOHAMAD MASRUKHAN_ABSTRAK.pdf Download (233kB)
	Text MOHAMAD MASRUKHAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text MOHAMAD MASRUKHAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text MOHAMAD MASRUKHAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text MOHAMAD MASRUKHAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text MOHAMAD MASRUKHAN_DAFPUS.pdf Download (251kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi yang memaksa petani beralih ke pupuk non subsidi, di mana proses distribusinya oleh PT Saprotan Utama Nusantara sering kali menghadapi kendala terkait kepastian mutu dan transparansi harga yang memicu urgensi perlindungan hak petani sebagai konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara PT Saprotan Utama Nusantara dan petani serta mengevaluasi bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dan mekanisme perlindungan hukum bagi petani dalam rantai distribusi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang melibatkan observasi lapangan dan wawancara di Kabupaten Demak serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin didasarkan pada transaksi jual beli yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana bagi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun dalam praktiknya petani masih memiliki posisi tawar yang lemah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab PT Saprotan Utama Nusantara harus dioptimalkan melalui prinsip itikad baik dan transparansi informasi, sementara perlindungan hukum bagi petani memerlukan pengawasan pemerintah yang lebih ketat guna menjamin keadilan dalam distribusi pupuk non-subsidi.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Distribusi Pupuk, Pupuk Non-Subsidi, Perlindungan Konsumen, Petani.

Actions (login required)

View Item