SYIHAB, SATYO HARI and Sutanti, Rahmi Dwi and Astuti, A.M. Endah Sri (2026) ANALISIS KONSEP HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SEBAGAI DASAR LEGITIMASI PEMBAHARUAN DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL (STUDI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ACEH). _028 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SATYO HARI SYIHAB_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text SATYO HARI SYIHAB_ABSTRAK.pdf Download (103kB)
	Text SATYO HARI SYIHAB_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text SATYO HARI SYIHAB_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text SATYO HARI SYIHAB_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text SATYO HARI SYIHAB_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text SATYO HARI SYIHAB_DAFPUS.pdf Download (117kB)

Abstract

Skripsi ini menganalisis konsep hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar legitimasi pembaharuan delik kesusilaan dalam KUHP Nasional, dengan studi komparasi pada Qanun Jinayat Aceh. Latar belakang permasalahan berakar pada kegagalan sosiologis hukum warisan kolonial (WvS) yang bersifat liberal-individualistik, sehingga menciptakan kekosongan hukum atas perbuatan kohabitasi yang kemudian kerap memicu tindakan main hakim sendiri di masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum yang hidup melegitimasi delik kesusilaan dalam Qanun Jinayat Aceh serta bagaimana konsep tersebut menjadi dasar legitimasi pembaharuan dalam KUHP Nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan spesifikasi evaluatif yang bersumber pada data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Qanun Jinayat melegitimasi delik kesusilaan (khalwat, ikhtilath, zina) sebagai wujud positivisasi hukum yang hidup melalui doktrin preventif Sadd al-Dzari'ah, yang diimbangi secara ketat oleh pelindungan privasi melalui prinsip Hifzh al-Irdh. Kedua, hukum yang hidup melegitimasi KUHP Nasional (Pasal 411 dan Pasal 412) dengan menggunakan Pancasila sebagai penyaring nilai (margin of appreciation). Negara menyerap nilai sosiologis untuk mengkriminalisasi zina dan kohabitasi demi melindungi moralitas publik, namun secara taktis merumuskannya sebagai delik aduan absolut guna mencegah kesewenang-wenangan negara dan memutus siklus persekusi massal. Sebagai simpulan, pembaharuan delik kesusilaan dalam KUHP Nasional merupakan perwujudan keseimbangan (ekuilibrium) yang proporsional antara pelindungan moralitas komunal dan penghormatan terhadap hak privasi individu.
Kata Kunci: Hukum yang Hidup; Kriminalisasi; Delik Kesusilaan; KUHP Nasional; Qanun Jinayat Aceh.

Actions (login required)

View Item