ATHIRA, ARDELYA ZAHRA and Silviana, Ana and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi (2026) PROBLEMATIKA HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM PERLUASAN PROYEK PEMBANGUNAN SOLO TECHNOPARK. _011 Agraria 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ardelya Zahra Athira-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text Ardelya Zahra Athira-abstrak.pdf Download (48kB)
	Text Ardelya Zahra Athira-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text Ardelya Zahra Athira-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Ardelya Zahra Athira-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text Ardelya Zahra Athira-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text Ardelya Zahra Athira-dapus.pdf Download (92kB)
	Text Ardelya Zahra Athira-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pengadaan tanah untuk perluasan proyek pembangunan Solo Technopark menimbulkan sengketa antara warga Paguyuban Jebres Demangan dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta terkait akses informasi pertanahan. Warga yang telah menghuni lahan sejak 1999 mengajukan permohonan salinan peta tanah, namun ditolak dengan alasan pembatasan administratif, yang kemudian memicu
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan PTUN dengan putusan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan asas-asas UU No. 2 Tahun 2012 serta perlindungan hak masyarakat ditinjau dari asas keterbukaan. Metode yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Putusan PTUN Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tidak sepenuhnya sesuai dengan asas-asas
pengadaan tanah. Asas kemanfaatan dan keterbukaan formal terpenuhi, tetapi asas keadilan, kesepakatan, kesejahteraan, dan keselarasan belum terwujud. Sengketa informasi juga memperlihatkan konflik penafsiran antar aturan hukum Komisi
Informasi mengabulkan permohonan warga berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, sedangkan PTUN membatalkannya berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan telah dijalankan secara formal tetapi belum substantif, karena warga tidak memperoleh akses
informasi yang cukup untuk memverifikasi dasar penertiban lahan. Konflik penafsiran antar aturan hukum melemahkan perlindungan hak masyarakat, sehingga asas keadilan belum terpenuhi secara memadai.
Kata kunci: Pengadaan Tanah, Asas Keterbukaan, Hak Masyarakat, Sengketa Informasi Publik.

Actions (login required)

View Item