SETIYANINGSIH, LILIK and Diamantina, Amalia and Indarja, Indarja (2026) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. _061 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LILIK SETIYANINGSIH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text LILIK SETIYANINGSIH_ABSTRAK.pdf Download (62kB)
	Text LILIK SETIYANINGSIH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text LILIK SETIYANINGSIH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text LILIK SETIYANINGSIH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text LILIK SETIYANINGSIH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text LILIK SETIYANINGSIH_DAFPUS.pdf Download (84kB)

Abstract

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan BUMD merupakan Perusahaan milik negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Kedua Lembaga tersebut sama-sama berafiliasi kepada negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Analisa konten. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode Library Research digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa BPK belum memiliki aturan yang baku untuk mengaudit BUMD. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPK melaksanakan tiga jenis pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK berwenang meminta dokumen, data, dan keterangan dari instansi yang diperiksa serta melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun, pelaksanaan kewenangan BPK sering menghadapi kendala berupa keterbatasan akses terhadap data, rendahnya Tingkat tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, serta tantangan independensi dalam praktik politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara BPK dan Lembaga penegak hukum serta peningkatan transparansi public terhadap hasil pemeriksaan untuk memperkuat akuntabilitas keuangan negara.
Kata Kunci: BPK, Pemeriksaan, BUMD

Actions (login required)

View Item