SIMAMORA, JESSICA THALIA MUTIARA and Sutanti, Rahmi Dwi and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. _034 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JESSICA THALIA MUTIARA SIMAMORA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text JESSICA THALIA MUTIARA SIMAMORA_ABSTRAK.pdf Download (247kB)
	Text JESSICA THALIA MUTIARA SIMAMORA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text JESSICA THALIA MUTIARA SIMAMORA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text JESSICA THALIA MUTIARA SIMAMORA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text JESSICA THALIA MUTIARA SIMAMORA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text JESSICA THALIA MUTIARA SIMAMORA_DAFPUS.pdf Download (269kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pemenuhan hak korban tindak pidana Non-Consensual Intimate Images (NCII) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan melalui media digital yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan pelanggaran privasi terhadap korban.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait NCII dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menelaah pemenuhan hak korban dalam proses peradilan pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri atas KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta putusan pengadilan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan NCII tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasi perlindungan korban masih menghadapi kendala berupa reviktimisasi, lambatnya penghapusan konten digital, dan belum optimalnya mekanisme pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan, penanganan, dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.
Kata Kunci: hak korban, kekerasan berbasis digital, Non-Consensual Intimate Images, perlindungan hukum, sistem peradilan pidana.

Actions (login required)

View Item