Salma, Cantika Radhiyya and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2026) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI. _128 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Cantika Radhiyya Salma_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)
	Text Cantika Radhiyya Salma_ABSTRAK.pdf Download (260kB)
	Text Cantika Radhiyya Salma_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	Text Cantika Radhiyya Salma_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text Cantika Radhiyya Salma_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text Cantika Radhiyya Salma_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Cantika Radhiyya Salma_DAFPUS.pdf Download (225kB)
	Text Cantika Radhiyya Salma_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB)

Abstract

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait hak keperdataan anak, meliputi hak atas identitas, kewarganegaraan, waris, hak asuh, dan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, diperkaya dengan wawancara bersama Ibu Iva Nielsen selaku Ketua PerCa Perwakilan Jawa Tengah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi normatif yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengakui kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasinya, meliputi ketidakseragaman pemahaman aparat, kerumitan prosedur pencatatan, lemahnya penegakan hak anak lintas negara, serta kompleksitas hak waris.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan kerja sama bilateral, dan pembentukan layanan terpadu bagi keluarga perkawinan campuran.
Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Keperdataan Anak, Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item