Search for collections on Undip Repository

KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR ASING DALAM UPAYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. _149 DG 2026

PUTRI, ANINDITA RAFINA and Santoso, Budi and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR ASING DALAM UPAYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. _149 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of ANINDITA RAFINA PUTR_COVER.pdf] Text
ANINDITA RAFINA PUTR_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (545kB)
[thumbnail of ANINDITA RAFINA PUTR_ABSTRAK.pdf] Text
ANINDITA RAFINA PUTR_ABSTRAK.pdf

Download (182kB)
[thumbnail of ANINDITA RAFINA PUTR_BAB I.pdf] Text
ANINDITA RAFINA PUTR_BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (326kB)
[thumbnail of ANINDITA RAFINA PUTR_BAB II.pdf] Text
ANINDITA RAFINA PUTR_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (277kB)
[thumbnail of ANINDITA RAFINA PUTR_BAB III.pdf] Text
ANINDITA RAFINA PUTR_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (416kB)
[thumbnail of ANINDITA RAFINA PUTR_BAB IV.pdf] Text
ANINDITA RAFINA PUTR_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (226kB)
[thumbnail of ANINDITA RAFINA PUTR_DAFPUS.pdf] Text
ANINDITA RAFINA PUTR_DAFPUS.pdf

Download (217kB)

Abstract

Keterlibatan kreditor asing dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang semakin tidak dapat dihindari seiring meningkatnya arus ekonomi global. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara tegas kedudukan kreditor asing dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perbandingan dengan UNCITRAL Model Law mengungkap tiga kesenjangan struktural mendasar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni tidak adanya mekanisme pengakuan prosedur kepailitan asing (recognition of foreign proceedings), tidak adanya kerangka koordinasi antar yurisdiksi (cross-border cooperation), dan tidak dikenalnya konsep perwakilan asing (foreign representative).
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui adopsi UNCITRAL Model Law merupakan langkah yang tidak dapat ditunda, demi memastikan sistem hukum kepailitan Indonesia mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif kepada seluruh kreditor dalam sengketa yang berdimensi internasional.
Kata kunci: kreditor asing, penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan lintas batas, UNCITRAL Model Law, homologasi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: kreditor asing, penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan lintas batas, UNCITRAL Model Law, homologasi.
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 21 Jul 2026 04:37
Last Modified: 21 Jul 2026 04:37
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/57188

Actions (login required)

View Item View Item