SAPUTRA, PATRISIUS DWINODY and Rahmanda, Bagus and Al Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan (2026) AKIBAT HUKUM INKONSISTENSI PENENTUAN MASA INSOLVENSI PERUSAHAAN DALAM PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2024/PN NIAGA JKT PST). _168 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Patrisius Dwinody Saputra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Patrisius Dwinody Saputra-abstrak.pdf Download (333kB)
	Text Patrisius Dwinody Saputra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	Text Patrisius Dwinody Saputra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	Text Patrisius Dwinody Saputra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (769kB)
	Text Patrisius Dwinody Saputra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text Patrisius Dwinody Saputra-dapus.pdf Download (365kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan inkonsistensi hukum dalam penentuan masa insolvensi perusahaan pailit di Indonesia, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt Pst. Permasalahan utama
muncul akibat adanya disharmonisasi antara Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perdamaian mengakibatkan harta pailit langsung berada dalam keadaan insolvensi dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 yang menentukan masa insolvensi berdasarkan Berita Acara Rapat Kreditor. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal. Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk inkonsistensi nyata di mana Majelis Hakim dalam perkara a quo mengutamakan dokumen administratif berupa Berita Acara Rapat dibandingkan norma imperatif undang-undang, sehingga menciptakan celah waktu yang menyusutkan kepastian hukum. Akibat hukum dari inkonsistensi ini meliputi ketidakpastian jangka waktu hak eksekusi bagi kreditor separatis, hambatan bagi kurator dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit, serta risiko hukum bagi pihak ketiga pemenang lelang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan kepatuhan hakim terhadap hierarki peraturan perundang-undangan
demi mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam peradilan niaga.
Kata Kunci: Kepailitan, Insolvensi, Kreditur Separatis, Kepastian Hukum, Pengadilan Niaga.

Actions (login required)

View Item