HAQ, MUHAMMAD ARINAL and Susanto, Sri Nur Hari and Adiyanta, FC. Susila (2026) AKTUALISASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENERAPAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. _057 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD ARINAL HAQ_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MUHAMMAD ARINAL HAQ_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text MUHAMMAD ARINAL HAQ_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text MUHAMMAD ARINAL HAQ_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text MUHAMMAD ARINAL HAQ_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB)
	Text MUHAMMAD ARINAL HAQ_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)
	Text MUHAMMAD ARINAL HAQ_DAFPUS.pdf Download (177kB)

Abstract

Negara hukum kesejahteraan tidak dapat melepaskan diri dari diskresi karena kewenangan bertindak pejabat pemerintahan menjadi sarana untuk merespons kebutuhan publik yang dinamis di tengah keterbatasan norma tertulis. Namun, perubahan pengaturan diskresi melalui Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja justru menimbulkan kekosongan parameter yang berdampak pada ketidakpastian pertanggungjawaban pejabat. Penghapusan syarat ketidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan memperluas ruang diskresi secara formal, tetapi pada saat yang sama meniadakan batas yang selama ini memisahkan kesalahan administratif dari penyalahgunaan wewenang dalam arti pidana. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya chilling effect berupa kecenderungan pejabat untuk bersikap defensif dalam pengambilan keputusan karena adanya kekhawatiran terhadap risiko kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan merumuskan mekanisme preventif yang ideal melalui aktualisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pejabat sekaligus pengaman hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.
Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta bersifat deskriptif-preskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konstruksi diskresi pasca Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan antinomi normatif yang berdampak pada ketidakpastian pertanggungjawaban pejabat. Absennya mekanisme pengujian preventif menyebabkan AUPB selama ini lebih dominan berfungsi sebagai alat uji pasca-sengketa dibanding sebagai parameter pengendalian sejak awal pengambilan keputusan.
Penelitian ini mengonstruksikan aktualisasi AUPB ke dalam tiga pilar penilaian, yakni legalitas, prosedural, dan substansi, sebagai kerangka penyaring risiko hukum sebelum diskresi ditetapkan. Konstruksi ini menggeser orientasi pengawasan dari pendekatan reaktif yang hanya menilai akibat kebijakan menuju pengendalian yang menyasar kualitas proses pengambilan keputusan sejak awal, sehingga kepastian hukum bagi pejabat dan perlindungan hak warga negara dapat berjalan secara bersamaan.
Kata Kunci: Diskresi, Undang-Undang Cipta Kerja, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Kriminalisasi Kebijakan, Mekanisme Preventif

Actions (login required)

View Item