Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS GUGATAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS ADANYA PELANGGARAN KESUSILAAN BAIK ATAU KEPATUTAN DI MASYARAKAT (STUDI PUTUSAN PN BANYUMAS NO. 5/PDT.G/2019/PN.BMS). _056 Acara 2026

AUTASYA, RTS. MEIKHOLIZA and Marjo, Marjo and Utama, Kartika Widya (2026) TINJAUAN YURIDIS GUGATAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS ADANYA PELANGGARAN KESUSILAAN BAIK ATAU KEPATUTAN DI MASYARAKAT (STUDI PUTUSAN PN BANYUMAS NO. 5/PDT.G/2019/PN.BMS). _056 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-cover.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (644kB)
[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-abstrak.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-abstrak.pdf

Download (156kB)
[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-bab 1.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (261kB)
[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-bab 2.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (602kB)
[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-bab 3.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (449kB)
[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-bab 4.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (206kB)
[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-dapus.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-dapus.pdf

Download (181kB)
[thumbnail of Rts Meikholiza Autasya-lampiran.pdf] Text
Rts Meikholiza Autasya-lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Hubungan pra-perkawinan pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan, keseriusan, dan harapan untuk membentuk kehidupan rumah tangga, namun dalam praktiknya tidak sedikit terjadi pembatalan pertunangan secara sepihak setelah adanya janji menikah yang disertai hubungan biologis. Keadaan tersebut sering
menimbulkan penderitaan bagi pihak yang dirugikan, baik berupa tekanan psikologis, rasa malu, maupun penurunan martabat sosial di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, persoalan tersebut belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, sehingga dalam praktik peradilan hakim menggunakan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pihak
yang dirugikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran kesusilaan dan kepatutan dalam perkara pembatalan pertunangan serta penerapan unsur-unsur PMH dalam pembuktian dan pertimbangan hukum hakim, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms yang melibatkan penggugat Sri Subur Lestari dan tergugat Agus Suyitno. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan analisis undang-undangan, konseptual, dan kasus. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan serta wawancara terbatas dengan praktisi hukum dan hakim di Pengadilan Negeri Banyumas, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengkonstruksi gugatan PMH dengan tepat melalui penerapan keempat unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Hakim membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan lokal “sepadang-sepenginang”. Unsur kesalahan berupa kesengajaan terbukti dari penggunaan janji pernikahan untuk membujuk Penggugat melakukan hubungan biologis berulang. Kerugian immateriil yang diderita Penggugat berupa penderitaan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, dan
penurunan status sosial, terbukti dengan jelas. Hakim menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00. Konstruksi PMH berbasis pelanggaran kesusilaan dan kepatutan tidak tertulis sah dan dapat diterapkan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim telah melakukan penemuan hukum rechtsvinding untuk memperkuat dan mengembangkan yurisprudensi dalam perlindungan pelanggaran
norma kesusilaan. Diskresi hakim dalam menentukan ganti rugi immateriil berbasis intensitas penderitaan, kondisi ekonomi-sosial, dan dampak nyata adalah proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kata Kunci : Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Kesusilaan baik, Kepatutan, Pembatalan Pertunangan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Kesusilaan baik, Kepatutan, Pembatalan Pertunangan
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 20 Jul 2026 07:05
Last Modified: 20 Jul 2026 07:05
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/57108

Actions (login required)

View Item View Item