TARIGAN, ANASTASIA PUTRI and Sularto, RB. Sularto and Iskadrenda, Gaza Carumna (2026) PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BUKAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS SIFAT MELAWAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Putusan MA No.1957 K/PID.SUS/2014 ). _025 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANASTASIA PUTRI TARIGAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ANASTASIA PUTRI TARIGAN_ABSTRAK.pdf Download (129kB)
	Text ANASTASIA PUTRI TARIGAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text ANASTASIA PUTRI TARIGAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text ANASTASIA PUTRI TARIGAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text ANASTASIA PUTRI TARIGAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text ANASTASIA PUTRI TARIGAN_DAFPUS.pdf Download (153kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi serta kedudukan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki cakupan yang luas, namun dalam prakteknya terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan terkandung dalam Pasal 3 sebagai bentuk khusus (lex specialis). Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa dakwaan primair Pasal 2 tidak terbukti karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum secara utuh, khususnya terkait aspek mens rea, sehingga pembuktian dialihkan pada Pasal 3 yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan. Hakim menilai terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD dalam pengelolaan APBD yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti tidak menghapus sifat melawan hukum,melainkan merupakan pidana tambahan yang bertujuan memulihkan kerugian negara. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa pendekatan pidana tetap relevan dalam kasus penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara, meskipun terdapat aspek administratif di dalamnya
Kata Kunci : Melawan Hukum, Penyalahgunaan Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Kerugian Negara.

Actions (login required)

View Item