RAMADAN, MAULANA RAFI and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2026) ANALISIS YURIDIS COMMITMENT FEE SEBAGAI BENTUK PENYAMARAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS BTS 4G KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jakarta Pusat). _026 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Maulana Rafi Ramadan-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Maulana Rafi Ramadan-abstrak.pdf Download (196kB)
	Text Maulana Rafi Ramadan-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text Maulana Rafi Ramadan-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text Maulana Rafi Ramadan-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB)
	Text Maulana Rafi Ramadan-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Maulana Rafi Ramadan-dapus.pdf Download (188kB)
	Text Maulana Rafi Ramadan-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan yang bersifat kompleks karena tidak hanya menyangkut perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, tetapi juga melibatkan berbagai modus yang kerap menggunakan instrumen atau terminologi bisnis untuk mengaburkan jejak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan hukum mengenai TPPU dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji secara yuridis penggunaan commitment fee sebagai bentuk penyamaran dalam tindak pidana pencucian uang pada kasus BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan terdakwa Windi Purnama sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jakarta Pusat.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer diperoleh melalui studi terhadap putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, serta peraturan
perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai TPPU dalam sistem hukum Indonesia telah komprehensif, meliputi unsur delik, klasifikasi tindak pidana, serta mekanisme penegakan hukum. Dalam kasus BTS 4G, penggunaan commitment fee terbukti memenuhi unsur Pasal 4 UU TPPU karena merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Majelis hakim menilai bahwa
peran terdakwa bukan pada tahap placement, melainkan pada tahap layering dan integration, sehingga dakwaan Pasal 4 lebih relevan dibandingkan Pasal 3. Penelitian ini menegaskan bahwa commitment fee dalam kasus tersebut bukan hanya instrumen suap, tetapi juga merupakan bentuk nyata modus pencucian uang dengan memanfaatkan kedok transaksi bisnis yang sah secara formal.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Commitment Fee, Kasus BTS 4G, Putusan Pengadilan, Layering.

Actions (login required)

View Item