MAHIRA, KALISTA LADEANO and Rahmanda, Bagus and Sutrisno, Putri Ayu (2026) PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MALPRAKTIK LAYANAN JASA ESTETIKA INFUSE WHITENING (STUDI PUTUSAN NOMOR 134/Pid.Sus/PN. Mtr). _171 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kalista Ladeano Mahira-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (829kB)
	Text Kalista Ladeano Mahira-abstrak.pdf Download (168kB)
	Text Kalista Ladeano Mahira-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Kalista Ladeano Mahira-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text Kalista Ladeano Mahira-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Kalista Ladeano Mahira-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text Kalista Ladeano Mahira-dapus.pdf Download (129kB)

Abstract

Layanan infuse whitening yang semakin populer di Indonesia beroperasi dalam kekosongan regulasi yang jelas, menimbulkan kerentanan hukum bagi konsumen akibat penggunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan pelaksanaan tindakan invasif oleh pihak yang tidak berkompeten. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan otoritas berwenang dan minimnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap malpraktik layanan jasa estetika infuse whitening berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mtr. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif perlindungan konsumen telah tersedia melalui kedua undang-undang tersebut, namun
terdapat kekosongan regulasi khusus mengenai klasifikasi infuse whitening sebagai tindakan medis atau jasa kecantikan. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Mtr menjatuhkan pidana penjara sembilan bulan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan, namun belum mengakomodasi aspek pemulihan hak konsumen sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam layanan estetika berbasis medis
memerlukan regulasi khusus, pengawasan yang lebih proaktif, serta integrasi antara pendekatan hukum pidana, hukum kesehatan, dan hukum perlindungan konsumen dalam praktik peradilan guna mewujudkan keadilan yang komprehensif bagi konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Infuse Whitening, Malpraktik, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Hukum Kesehatan

Actions (login required)

View Item