FAHIRA, NADYA AZRA and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2026) PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG TERKENA HUMAN TRAFFICKING SAAT BEKERJA DI LUAR NEGERI. _051 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nadya Azra Fahira-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (926kB)
	Text Nadya Azra Fahira-abstrak.pdf Download (613kB)
	Text Nadya Azra Fahira-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Nadya Azra Fahira-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (917kB)
	Text Nadya Azra Fahira-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Nadya Azra Fahira-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	Text Nadya Azra Fahira-dapus.pdf Download (537kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak atas pekerjaan layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah tingginya risiko penipuan dan perdagangan orang (human trafficking). Meskipun telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan diawasi oleh BP2MI, perlindungan
hukum bagi PMI masih menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas UU tersebut serta peran konkret BP2MI dalam menangani kasus hukum yang menimpa PMI di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melindungi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri dan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia(BP2MI) apabila para Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang bekerja di luar negeri mengalami penipuan dan human trafficking pada saat bekerja.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji norma, regulasi, dan doktrin hukum secara sistematis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji regulasi terkait seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, pendekatan analitis (analytical approach) untuk
memahami bekerjanya undang-undang di masyarakat, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep dasar perlindungan hukum dengan mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945 dan UU terkait), bahan hukum sekunder (buku, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan KBBI). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif untuk menarik kesimpulan yang mendalam mengenai perlindungan hukum PMI.
Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dengan menggeser fokus dari sekadar penempatan menjadi perlindungan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Perlindungan ini berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di seluruh tahapan migrasi—sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan masih terhambat oleh banyaknya PMI yang berangkat melalui jalur ilegal atau tidak resmi, sehingga mereka sulit dipantau dan lebih rentan menjadi korban eksploitasi serta perdagangan orang (human trafficking). Sebagai pelaksana kebijakan, BP2MI berfungsi
melakukan pencegahan melalui edukasi, mengelola layanan pengaduan, memfasilitasi pendampingan hukum, hingga mengurus pemulangan PMI yang bermasalah atau menjadi korban kejahatan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia (PMI), UU No. 18 Tahun 2017, BP2MI, Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Actions (login required)

View Item