DAMARA, PRATAMA NADHIL and Pujiyono, Pujiyono and Purwoto, Purwoto (2021) KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (STUDI KASUS NOMOR 1099/K/PID.B/2010)._028 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa akta otentik yang memuat keterangan palsu yang dilakukan oleh notaris dan kedudukannya dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana/pemidanaan terhadap Notaris (San Smith) sebagai berikut: unsur-unsur dalam ketentuan pasal ini terpenuhi yaitu dengan cara terdakwa bersama-sama (turut serta) dengan Tony Wijaya untuk bersekongkol membuat akta otentik yang isinya seolah-olah sesuai dengan kenyataan/kebenaran. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dengan maksud akta tersebut akan dapat dipergunakan (Tony Wijaya) untuk memperoleh luas tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan/ikatan jual beli sehingga merugikan orang lain. Perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik meliputi kategori delik dalam menempatkan keterangan palsu. Oleh karena itu sebenarnya ukuran/batasan ada/tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Notaris tersebut dimulai dengan pemeriksaan ada/tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal tersebut dapat dianggap penting karena ada kemungkinan menurut ketentuan UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan cara/prosedur UUJN tetapi di sisi yang lain disebutkan perbuatan/pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan unsur-unsur dalam ketentuan pasal terpenuhi yaitu turut serta melakukan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penerapan sanksi pidana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099/k/pid/b/2010.
Kata Kunci: Akta Otentik, Notaris, Keterangan Palsu, Tindak Pidana.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	06 Apr 2022 03:12
Last Modified:	22 Dec 2022 06:16
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5692

Actions (login required)

View Item