MUNTHE, TRIE OCTIANA and Adiyanta, FC. Susila and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2026) PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN (STUDI DI PROVINSI DKI JAKARTA). _054 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Trie Octiana-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Trie Octiana-abstrak.pdf Download (120kB)
	Text Trie Octiana-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Trie Octiana-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Trie Octiana-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Trie Octiana-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text Trie Octiana-dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Tingginya jumlah pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia di bidang agraria menunjukkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan, khususnya pada proses penerbitan sertipikat tanah. Dalam praktiknya, proses tersebut kerap diwarnai dugaan maladministrasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan tanah. Sertipikat tanah memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti kepemilikan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan di Jakarta karena tingginya kepadatan penduduk serta kompleksitas permasalahan pertanahan yang berpotensi meningkatkan terjadinya maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi maladministrasi penerbitan sertipikat tanah oleh pejabat administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman dilaksanakan melalui mekanisme penanganan laporan masyarakat yang bersifat represif, mulai dari tahap PVL, pemeriksaan, hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan monitoring pelaksanaannya. Maladministrasi dalam penerbitan sertipikat tanah dipengaruhi oleh tingginya target kebijakan, kompleksitas proses administrasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pertanahan. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan struktural dan sistemik sehingga pengawasan belum berjalan secara optimal. Selain itu, kewenangan investigasi atas prakarsa sendiri belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki relevansi dalam menangani permasalahan yang bersifat sistemik.
Kata Kunci : Pengawasan ; Ombudsman ; Maladministrasi ; Sertipikat Tanah

Actions (login required)

View Item