ANGGORO, RADITYO BAYU and Indarja, Indarja and Ristyawati, Aprista (2026) Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum Pada Pemerintah (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang). _052 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Radityo Bayu Anggoro-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text Radityo Bayu Anggoro-abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Radityo Bayu Anggoro-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Radityo Bayu Anggoro-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text Radityo Bayu Anggoro-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Radityo Bayu Anggoro-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Radityo Bayu Anggoro-dapus.pdf Download (144kB)

Abstract

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan jaksa yang oleh undang-undang diberi kewenangan khusus untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara dan pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha negara. Keberadaan JPN menjadi sangat strategis mengingat semakin kompleksnya permasalahan hukum yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, optimalisasi peran JPN dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah masih memerlukan perhatian serius, mengingat masih terdapat kesenjangan antara norma yang berlaku dengan implementasinya di
lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) mekanisme pelaksanaan pendampingan hukum oleh Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sudah dikumpulkan. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Semarang telah menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah dan instansi terkait telah berjalan secara aktif, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pemahaman instansi pemerintah mengenai pemanfaatan layanan JPN. Bahwa optimalisasi peran JPN dalam pendampingan hukum pemerintah memerlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas jaksa, serta sosialisasi yang lebih masif kepada instansi pemerintah agar fungsi JPN dapat dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya kepastian
hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Pendampingan Hukum, Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri,

Actions (login required)

View Item