SIREGAR, RATU and Rahmanda, Bagus and Al Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM KEADAAN INSOLVENSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 105/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY.). _118 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ratu Siregar-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text Ratu Siregar-abstrak.pdf Download (60kB)
	Text Ratu Siregar-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (857kB)
	Text Ratu Siregar-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Ratu Siregar-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Ratu Siregar-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text Ratu Siregar-dapus.pdf Download (237kB)
	Text Ratu Siregar-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Keadaan insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia pada dasarnya ditentukan berdasarkan keberhasilan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Permasalahan muncul dalam Putusan Nomor : 105/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Sby., ketika PT. Madu Jaya Indoprima yang telah dinyatakan pailit akibat gagalnya proses PKPU kembali mengajukan perdamaian dalam tahap kepailitan dan memperoleh homologasi dari pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum keadaan insolvensi serta penerapan asas perdamaian tunggal dalam hukum kepailitan Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan insolvensi dalam UUK-PKPU merupakan insolvensi normatif yang ditentukan berdasarkan mekanisme hukum kepailitan dan keberhasilan perdamaian, bukan semata-mata kondisi finansial debitor. Dalam perkara PT. Madu Jaya Indoprima, perdamaian kembali dinilai tidak bertentangan dengan Pasal 292 UUK-PKPU karena dalam proses PKPU sebelumnya belum terdapat pemungutan suara terhadap rencana perdamaian. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya celah normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keadaan insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia.
Kata Kunci : Insolvensi, Kepailitan, PKPU, Perdamaian, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item