HENDRATMAN, GERALDI DEWANTO and Susanto, Sri Nur Hari and Juliani, Henny (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS DISIPLIN DI LINGKUNGAN ADMINISTRASI NEGARA. _053 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Geraldi Dewanto-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (634kB)
	Text Geraldi Dewanto-abstrak.pdf Download (161kB)
	Text Geraldi Dewanto-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text Geraldi Dewanto-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text Geraldi Dewanto-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text Geraldi Dewanto-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text Geraldi Dewanto-dapus.pdf Download (204kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses penegakan disiplin di lingkungan administrasi negara. Sebagai aparatur sipil negara, PNS memiliki kewajiban menjaga integritas dan profesionalisme, namun di sisi lain, proses penjatuhan sanksi disiplin seringkali mengabaikan hak-hak fundamental individu, seperti hak atas pembelaan diri dan prinsip keadilan prosedural (due process of law). Kewenangan atasan atau pejabat pembina kepegawaian dalam menjatuhkan hukuman disiplin tidak bersifat absolut karena harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Penelitian bertujuan untuk analisis terhadap regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam penanganan kasus disiplin dan analisis terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asasi pegawai
negeri sipil dalam penanganan disiplin.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan literatur akademik. Penelitian yuridis normatif mengedepankan pendekatan perundang-undangan, sehingga lebih fokus pada
kajian teori dan norma hukum yang tertulis, tanpa melakukan penelitian lapangan. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku guna mengetahui sejauh mana perlindunganhukum terhadap hak asasi PNS dijamin dalam penanganan kasus disiplin administratif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PNS dalam kasus disiplin merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang menjamin hak untuk diperlakukan secara adil dan objektif. Mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi harus tetap berlandaskan pada bukti yang sah dan memberikan ruang bagi upaya administratif guna mencegah penyalahgunaan kewenangan
(abuse of power). Penerapan sanksi disiplin PNS merupakan wujud negara hukum yang menjamin perlakuan adil melalui pemeriksaan berbasis bukti sah. Mekanisme ini menyediakan ruang upaya administratif guna menjaga objektivitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembina. Penguatan prosedur operasional standar (SOP) dan independensi lembaga
pengawas kepegawaian menjadi aspek penting dalam menjamin keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan birokrasi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi PNS, Disiplin Pegawai,
Administrasi Negara, Keadilan Prosedural.

Actions (login required)

View Item