PRADANA, ILHAM ADI and Irawati, Irawati and Setyowati, Ro’fah (2026) TINJAUAN PERAN BPOM DALAM PENJUALAN PARFUM REFILL YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA. _154 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ILHAM ADI PRADANA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text ILHAM ADI PRADANA_ABSTRAK.pdf Download (152kB)
	Text ILHAM ADI PRADANA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text ILHAM ADI PRADANA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text ILHAM ADI PRADANA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text ILHAM ADI PRADANA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text ILHAM ADI PRADANA_DAFPUS.pdf Download (164kB)

Abstract

Peredaran parfum Refill yang tidak terdaftar dan mengandung zat berbahaya di Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan permasalahan hukum yang serius karena produk tersebut berpotensi mengandung zat berbahaya seperti metanol dengan kadar melebihi batas aman yang dapat mengganggu kesehatan konsumen Persoalan ini menunjukkan adanya kekosongan penegakan hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta lemahnya peran kelembagaan BPOM dalam mengawasi dan menindak peredaran produk kosmetika ilegal di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen parfum Refill yang tidak terdaftar BPOM diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif melalui Pasal 4 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak konsumen kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang dan perlindungan hukum represif melalui Pasal 19 ayat 1 dan 2 undang-undang yang sama yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian Peredaran parfum Refill tanpa notifikasi BPOM terbukti melanggar tiga dimensi hukum sekaligus yaitu pelanggaran hak konsumen atas keamanan dan informasi kegagalan pelaku usaha memenuhi kewajiban hukumnya serta pelanggaran larangan perdagangan produk yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki label yang lengkap BPOM dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan melalui mekanisme pra-edar berupa sistem notifikasi dan purna edar berupa inspeksi mendadak pengambilan sampel pengujian laboratorium serta pemantauan label sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 dan penindakan dilakukan secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis larangan edar penarikan produk hingga pencabutan nomor notifikasi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha Sinergitas antara sanksi administratif BPOM dan mekanisme gugatan perdata konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun pengadilan umum menjadi instrumen hukum yang paling efektif untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang nyata dan komprehensif sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan regulasi kosmetika yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Parfum Refill, BPOM, Notifikasi Kosmetika, Zat Berbahaya

Actions (login required)

View Item