WIDIGDO, TANAYA AJI and Wisnaeni, Fifiana and Saraswati, Retno (2026) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 114/PUU- XX/2022 TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. _049 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Tanaya Aji Widigdo-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (932kB)
	Text Tanaya Aji Widigdo-abstrak.pdf Download (232kB)
	Text Tanaya Aji Widigdo-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text Tanaya Aji Widigdo-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text Tanaya Aji Widigdo-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	Text Tanaya Aji Widigdo-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text Tanaya Aji Widigdo-dapus.pdf Download (251kB)

Abstract

Penentuan sistem pemilihan umum merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang senantiasa memicu perdebatan konstitusional di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 telah menolak permohonan pengujian
materiil terhadap sistem proporsional terbuka. Putusan ini mengukuhkan kepastian hukum bagi jalannya pemilu, namun menyisakan ketegangan paradigma terkait terdegradasinya kedaulatan partai politik serta munculnya ekses negatif berupa
politik berbiaya tinggi (high-cost politics). Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan ratio decidendi hakim konstitusi dalam memutus perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, serta mengevaluasi apakah sistem pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) di Indonesia saat ini sudah mencapai titik ideal dalam menunjang demokrasi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan teoretis (theoretical approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan dan menguraikan permasalahan secara mendalam
berdasarkan teori-teori serta norma hukum yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah bertumpu pada penafsiran sistematis dan pendekatan historis (Original Intent), dimana perumus konstitusi secara sadar memposisikan sistem pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Mahkamah memilih menerapkan doktrin Judicial
Restraint dengan menyerahkan kewenangan perubahan sistem kepada pembuat undang-undang. Serta jika melihat berdasarkan hukum positif putusan MK ini tidak menyalahi ketentuan yang mengatur Hakim berhak untuk menentukan bagaimana pertimbangan hukum yang telah dibuat. Di sisi lain, ditinjau melalui teori penyeimbangan kepentingan Roscoe Pound dan dimensi kontestasi poliarki Robert Alan Dahl, sistem Proporsional Terbuka saat ini dinilai belum ideal karena dominasi kekuatan finansial telah mendistorsi kedaulatan substantif dan mengesampingkan
kepentingan sosial institusi partai. Sebagai jalan keluar, penelitian ini merekomendasikan transisi menuju Sistem Proporsional Terbuka Terbatas untuk menyeimbangkan hak konstitusional pemilih sekaligus memperkuat kelembagaan partai politik.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022,
Sistem Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka Terbatas.

Actions (login required)

View Item