TOBING, AMABEL JOELLE TRIFENA and Astuti, A.M. Endah Sri and Sutanti, Rahmi Dwi (2026) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NITROUS OXIDE (N₂O) YANG MEMILIKI EFEK PSIKOAKTIF DALAM TABUNG WHIP PINK (STUDI KOMPARASI DENGAN BELANDA). _022 PDN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AMABEL JOELLE TRIFENA TOBING_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AMABEL JOELLE TRIFENA TOBING_ABSTRAK.pdf Download (123kB)
	Text AMABEL JOELLE TRIFENA TOBING_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text AMABEL JOELLE TRIFENA TOBING_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text AMABEL JOELLE TRIFENA TOBING_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text AMABEL JOELLE TRIFENA TOBING_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text AMABEL JOELLE TRIFENA TOBING_DAFPUS.pdf Download (394kB)

Abstract

Fenomena penyalahgunaan Nitrous Oxide (N₂O) dalam tabung Whip Pink menunjukkan perkembangan baru penyalahgunaan zat psikoaktif yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem hukum pidana di Indonesia. Meskipun Nitrous Oxide (N₂O) diketahui memiliki efek psikoaktif dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, zat tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum berupa kekosongan hukum (rechtsvacuum) terhadap penyalahgunaan Nitrous Oxide (N₂O) untuk tujuan rekreasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan Nitrous Oxide (N₂O) yang memiliki efek psikoaktif dalam tabung Whip Pink serta membandingkannya dengan kebijakan hukum pidana di Belanda.
Penelitian ini mengkaji pengaturan Nitrous Oxide (N₂O) dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda, khususnya terkait respons hukum terhadap perkembangan new psychoactive substances. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, doktrin hukum pidana, serta regulasi terkait pengendalian zat psikoaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan Nitrous Oxide (N₂O) masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara normatif karena pengaturan yang ada belum mampu menjangkau penyalahgunaan untuk tujuan rekreasional. Sebaliknya, Belanda telah memasukkan Nitrous Oxide (N₂O) ke dalam List II Opium Act melalui pendekatan berbasis risiko yang didukung kajian ilmiah serta menerapkan pendekatan terintegrasi antara upaya penal dan non-penal. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana di Indonesia memerlukan reformulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan new psychoactive substances tanpa mengesampingkan asas legalitas dan asas ultimum remedium.
Kata Kunci: Nitrous Oxide (N₂O), Kebijakan Hukum Pidana, New Psychoactive Substances

Actions (login required)

View Item